Blak-blakan dalam mengomentari masalah sudah menjadi keseharian H. Abraham Lunggana yansg akrab disapa Lulung. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI itu mengaku pantang mundur ketika meluruskan masalah yang dianggapnya keluar dari substansi. Itu termasuk ketika mengomentari perseteruannya dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Seputar kasus dugaan korupsi Uninterruptible Power Supply (UPS), Lulung sadar posisinya memang tidak diuntungkan. Apalagi, menurutnya publik kerap menghakiminya lewat media sosial. Namun, lelaki 56 tahun itu tak ambil pusing. “Ini (tegas) menjadi prinsip saya sejak kecil,” kata lelaki 56 tahun ini.
Kepada Bagus Widjanarko dan Ranny Virginia dari CNN Indonesia, lelaki yang gemar mengoleksi batu akik ini bercerita panjang lebar ihwal banyak masalah yang sedang menjadi pembicaraan publik akhir-akhir ini. Wawancara dihelat di kantornya di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (30/11) kemarin.
Kalau Ahok bisa lolos dan maju jadi calon Gubernur DKI 2017?
Semua orang punya hak yang sama dalam kepemerintahan. Itu bunyi undang-undang dasar Bab 10A di Pasal 28D butir kedua. Jadi tidak ada satupun warga negara yang bisa mencegah menjadi kepala daerah. Kalau saya mengharap ridho Allah SWT bahwa setiap warga negara punya hak sama di depan hukum.
Anda sendiri bakal maju sebagai calon Gubernur DKI 2017?
Kalau Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tempat saya bernaung mencalonkan saya namanya itu amanah. Saya akan maju. Tetapi kalau sebaliknya saya akan legowo dan terus berjuang kepada teman-teman yang nantinya berkoalisi dengan PPP, saya akan menjadi juru kampanye memenangkan calon lain.
Soal konflik PPP?
Saya secara pribadi meminta maaf kepada konstituen PPP yang sedang dilanda friksi. Saya sendiri di dalam partai selalu mengajak agar semua kader bersatu. Keputusan Mahkamah Agung adalah rahmat yang secara utuh harusnya kembali menyatukan anggota partai.
Sekarang sedang ramai dugaan Ketua DPR Setya Novanto mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla?
Ini bukan wilayah saya. Tapi saya pikir ada kecerobohan pihak yang menyelenggarakan pemerintahan. Yang pertama tidak boleh ada lagi rekam merekam. Kalau ada kesepakatan pertemuan kenapa harus direkam. Toh, mereka juga bicara tentang ke depan Indonesia. Papua dan sebagainya. Saran saya selesaikan masalah ini secara baik.
Jakarta sempat kebanjiran di Dukuh Atas?
Kita lihat saja. Itu harus penanganan serius. Ini masyrakat terlena. Tidak lagi menuntut janji-janji kampanye saudara Ahok soal mencari solusi mengatasi kemacetan, banjir. Karena perilaku Ahok yang bisa dilihat sendiri ini menutupi semua janji-janjinya. Masyarakat jadi lupa. Mana konsep mengatasi banjir. Tidak ada tuh. Kalau saya berharap yang paling penting Ahok punya kemampuan berkomunikasi dengan semua daerah seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang.
Soal Ahok yang ingin mereklamasi Pantai Utara Jakarta?
Waduh. Urusannya sama ‘gajah’ yang ini. Saya takut kegencet.
0 komentar:
Posting Komentar